New Step by Step Map For reformasi intelijen

New Step by Step Map For reformasi intelijen

Blog Article

This short article examines the complexities bordering violence by Muslims in direction of the Ahmadiyya Local community in Indonesia in its new period of democracy. Violence emerged in 1998 inside the write-up-Suharto period when some Muslim teams, for instance Front Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is often a deviant team (aliran sesat) In accordance with Islamic orthodoxy. This information performs to realize why And just how Ahmadiyya turned a focus on of violent assaults by some Muslim groups inside the post-Suharto period by thinking about the increase of Islamic fundamentalist groups throughout this time of latest-identified religious flexibility. In doing this, I inquire how politics, overall economy and Islamic theology emerged as considerable factors that contributed towards the attack. Through identifying unique situation experiments of assaults in cities across Java and Lombok, I also examine how authorities generates the plan to find the ideal Answer and how far the effectiveness of the plan to resolve the condition. Kata Kunci: Ahmadiyah, kekerasan, politik dan kebijakan negara 27

Efforts to promote intelligence accountability are certainly not a straightforward subject. The situation on the Demise of human legal rights activist Munir Reported Thalib [31] on a flight from Indonesia to Amsterdam on September 7, 2004—a suspected “intelligence Procedure” following the 1998 reforms—is deadlocked. The lawful procedure only tried a single industry actor, who was stated to generally be “an intelligence agent” and found him guilty, and a person official for the leadership amount of BIN who communicated While using the agent but was eventually acquitted.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat mendapatkan informasi lebih lanjut kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.

The Law on Foundations permits international citizens along with Indonesians or usually to establish a Basis underneath Indonesian regulation, and foreign foundations, i.

 and from conducting functions that disrupt community purchase and properly-remaining. Violations of such provisions may well produce the dissolution on the CSO. Also, this Law supplies discriminatory and too much bureaucratic controls over Global CSOs.

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan world yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Skilled, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.

Boundaries to institution of foreign foundations, together with a further requirement to chorus from functions which “disrupt the stability as well as the unity” of Indonesia or “disrupt diplomatic ties.”

When Soeharto ‘resigned’ from his post as President in Could 1998 in the strain from the political pro-democracy motion and a minimize in assistance of the civilian political elite, his successors couldn't instantly make radical improvements towards the structure and tradition from the intelligence expert services.

Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.

Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.

Also, the government declared Papua KKB (a Papuan independence armed team) a terrorist Group beneath the Regulation No. 5/2018 on Counterterrorism. This declaration threatens activists and tranquil efforts connected to Papuans’ rights to self-determination and independence, given that the Legislation criminalizes individuals that ‘unfold words and phrases, attitudes or actions, producing, or Screen with the goal of inciting an individual or team of folks to commit violence or threats of violence’.

The citizens of Wadas Village held a tranquil demonstration to dam the highway when the government prepared to perform a ‘socialisation’ in the andesite mining job in Wadas Village, Purworejo, Central Java for the government’s Bener Dam task. A group of moms sat in rows blocking the roads, reciting prayers and shalawat